Orsap Syarikat Islam Jelaskan Pentingnya sikap saling menghormati antar umat beragama

Jakarta, Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) dan Pimpinan Pusat Pertahanan Ideologi Syarikat Islam (PP PERISAI) siap melibatkan diri membantu pemerintah dalam meningkatkan toleransi beragama menjelang perayaan natal dan tahun baru 2019.

“Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Ibu Kota Negara, sangat mengkhawatirkan, bahkan di posisi ke-27 dari 34 provinsi diseluruh indonesia, tentu ini membuat jiwa kami terpanggil untuk bersama sama pemerintah, aparat keamanan dan seluruh elemen bangsa dan negara, menjaga dan merawat kerukunan umat beragama dan toleransi yang sudah lama ada diIndonesia”Ujar Bintang Wahyu Saputra Ketua Umum PB SEMMI

Bintang menerangkan toleransi kerukunan beragama bisa sangat berpengaruh terhadap keamanan, sosial politik, ekonomi dan sebagainya yang menyentuh sendi sendi berkehidupan, berbangsa dan bernegara.

“Jangan sampai Indonesia seperti suriah, dan mari wujudkan keamanan dan ketertiban nasional sehingga Indonesia menjadi negara paling aman dan toleransi didunia, karena berdasarkan data lembaga riset Numbeo index keamanan kita sudah sangat baik mampu melewati Kuala lumpur dan Manila, dengan bekerja bersama pemerintah, aparat keamanan dan elemen masyarakat kami yakin indonesia dilihat dari Jakarta sebagai ibu kota dan barometer, bisa menjadi negara teraman dan toleran internasional dipenghujung tahun 2019″ucapnya

Senada dengan PB SEMMI, Harjono Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Pertahanan Ideologi Syarikat Islam (PP PERISAI), mengajak merawat kerukunan umat beragama serta saling menghormati dan menghargai penganut agama lain dalam melaksanakan ibadah agama sebagai wujud mengamalkan Pancasila.

“Islam agama rahmatan Lil Al-Amin yang artinya membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, oleh karena itu sudah sewajarnya kita saling menghormati antar hak dan kewajiban yang ada diantara kita demi menjaga keutuhan Negara dan menjunjung tinggi sikap saling toleransi antar umat beragama di hari raya umat kristiani dan malam tahun baru 2019” tuturnya.

selain itu menurut Sekjend PP PERISAI ini, sikap saling menghormati antar umat beragama harus mampu tercerminkan melalui tindakan atau perbuatan yang menunjukan saling toleransi setiap umat beragama

“Kita semua tahu bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya sendiri-sendiri dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya, oleh karena itu kita harus mampu saling mengasihi, menghormati ibadah agama lain, menghormati hari hari besar agama lain, saling menjaga tempat beribadah umat beragama lain, dan tidak saling mengejek agama lain.” ujarnya

“Peran kita sebagai penerus bangsa ialah menjunjung tinggi nilai nilai toleransi agar mampu menjaga kesatuan dan kedaulatan Negara Indonesia ini dari perpecahan” Imbuhnya.

sumber: viva-news.co

APPBI Gandeng Hamdan Zoelva Gugat Perda DKI Tentang Perpasaran

Realitarakyat.com – Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia manggandeng mantan Ketua Mahkamah Konstitusional Hamdan Zoelva mengajukan gugatan judicial review atas Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2018 tentang Perpasaran kepada lembaga Mahkamah Agung.

Hamdan Zoelva sengaja digandeng karena dianggap memiliki segudang prestasi selama menjadi praktisi hukum, hingga menjadi Ketua MK ke-4 periode 2013 hingga 2015.

“Yah tahulah, mengenai sosok Pak Hamdan, tentu untuk biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit,” ujar Ketua Bidang Hukum dan Advokasi APPBI, Hery Sulistyono di Kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Adapun gugatan tersebut, akan didaftarkan oleh pihaknya, secepatnya sebelum libur tahun baru 2020. Hingga saat ini, kata Hery, organisasinya tengah mengumpulkan sejumlah bukti untuk dibawa kepada MA sebagai bahan pertimbangan.
Dia berharap agar permohonannya itu dikabulkan karena keberadaan Perda Nomor 2 tahun 2018 tentang Perpasaran dianggap memberatkan pengusaha mal. Aturan itu, menyebutkan pengusaha mal wajib mengakomodir pelaku usaha mikro kecil dan menengah ke dalam mal sebesar 20 persen.

“Bagaimana kami mau merangkul mereka, toh yang berjualan di mal kami juga pelaku UMKM. Justru kalau kami sediakan, bakal memicu kecemburuan sosial bagi pelaku UMKM yang menyewa atau membeli tempat usaha,” kata dia. [yus]

sumber: realitarakyat.com

Advanced Genifique Serum and Advanced Genifique Yeux Light Pearl Eye & Lash Concentrate

Sudah hampir waktunya untuk hari istimewa – Tahun Baru 2020. Lancome berharap Anda semua memiliki kemakmuran dalam hidup karena tahun baru akan datang. Tahun Baru adalah waktu terbaik bagi kami untuk mengucapkan harapan untuk tahun yang akan datang dan berkumpul dengan keluarga, teman, dan orang yang kami cintai untuk membagikan cinta yang kami miliki. Saat momen spesial ini akan datang, Lancome mengucapkan selamat Tahun Baru ini dengan edisi terbatas merah Advanced Génifique Serum & Advanced Génifique Eye Light Pearl dengan gaun botol hitam ikonik dengan warna merah untuk merayakan 2020. Kami ingin momen yang lebih bahagia dan lebih banyak cinta untuk kalian semua!

Lancome menyambut hangat Amanda Seyfried untuk bergabung dengan keluarga. Temui keluarga Lancome kami dan rayakan Tahun Baru bersama. Biarkan semangat kebahagiaan Lancome melintasi dunia, bersama-sama kita lebih kuat, lebih cerah, lebih bahagia! Dari Keluarga kami hingga keluarga Anda, Lancome mengucapkan Tahun Baru yang lebih bahagia dan indah.

Desain Tahun Baru edisi terbatas baru untuk produk terlaris kami dari Advanced Ge’nifique akan tersedia di pasar mulai 9 Januari 2020. Terkenal karena kemanjuran dan kemampuannya untuk membantu meningkatkan 10 tanda pemuda, ia telah menerima lebih dari 170 penghargaan, 10.000 Ulasan bintang 5 dan 97% wanita yang menggunakannya akan merekomendasikannya kepada orang lain, maka tidak mengherankan kalau 25 juta botol telah terjual di seluruh dunia- Dan serum dibeli setiap enam detik. Temukan kekuatan batin kulit Anda dengan Advanced Genifique serum yang diilhami oleh ilmu Microbiome, Diperkaya dengan 7 fraksi pra-dan probiotik di setiap tetes, ia bekerja pada mikrobioma kulit. Setelah hanya 7 hari, kulit muda bercahaya

Kami juga dengan senang hati mengumumkan Konsentrat Tingkat Lanjut Génifique Yeux Light Pearl Eye & Lash edisi terbatas Tahun Baru. Formula konsentrat mata & bulu pengaktif muda kami sangat terkonsentrasi dalam fraksi probiotik. Dengan aplikator pijat fleksibel 360 ° yang unik untuk membantu menghaluskan garis-garis halus dan kerutan, kantong pembusukan, dan sekarang memperkuat bulu mata dalam waktu empat minggu.

APPBI Tunjuk Hamdan Zoelva sebagai Kuasa Hukum Gugat Perda Perpasaran

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) akan menunjuk Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva sebagai kuasa hukum dalam proses uji materi atau judicial review Peraturan Daerah (Perda) No. 2/2018 tentang Perpasaran yang ke Mahkamah Agung (MA).

Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Dewan Pengurus Pusat (DPP) APPBI, Hery Sulistyono mengatakan ditunjuknya Hamdan Zoelva sebagai kuasa hukum merupakan wujud keseriusan APPBI untuk menyelamatkan pelaku usaha yang terdiri dari pengelola pusat belanja, peritel modern, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menyewa atau membeli ruang di sejumlah pusat belanja di ibukota.

Dia menjelaskan pertimbangan APPBI menunjuk Hamdan Zoelva sebagai kuasa hukum lantaran dianggap mumpuni dan mengetahui betul seluk beluk hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Tanah Air.

“Beliau dengan pengalamannya sebagai Ketua MK tentu paham betul bagaimana hierarki perundang-undangan yang ada. Perda DKI Jakarta No. 2/2018 tentang Perpasaran ini jelas bertentangan dengan aturan-aturan lain di tingkat atasnya,”katanya ketika ditemui di Jakarta, Jumat (13/12/2019) malam.

Lebih lanjut, Hery menjelaskan Perda No. 2/2018 tentang Perpasaran bertentangan dengan peraturan terkait di tingkatan yang lebih tinggi lantaran mematok persentase sebesar 20% untuk pelaku UMKM secara cuma-cuma dari ruang yang disediakan di pusat belanja maupun ritel modern.

Dia menyebut tidak ada Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang mematok persentase seperti perda tersebut.

“Dasar dari persentase 20% ini datang darimana kami tidak mengetahui. Di peraturan-peraturan diatasnya hanya disebutkan mengenai kemitraan saja bisa berupa pembinaan atau pembukaan akses pasar bagi mereka di pusat belanja atau ritel modern,” ujarnya.

Hery menambahkan pihaknya saat ini masih terus mengumpulkan bukti dan berkas-berkas pendukung yang akan dibawa ke MA sebagai syarat pengajuan judicial review.

Namun yang jelas, pengajuan judicial review akan dilakukan dalam waktu dekat sebelum periode liburan akhir tahun.

sumber: ekonomi.bisnis.com

APPBI Gandeng Hamdan Zoelva Gugat Pemprov DKI Jakarta Terkait Perpasaran

ASOSIASI Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) manggandeng mantan Ketua Mahkamah Konstitusional (MK) Hamdan Zoelva untuk mengajukan gugatan judicial review atas Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2018 tentang Perpasaran kepada lembaga Mahkamah Agung (MA).

Ketua Bidang Hukum dan Advokasi APPBI, Hery Sulistyono mengatakan organisasinya sengaja menggandeng Hamdan Zoelva karena dianggap memiliki segudang prestasi selama menjadi praktisi hukum, hingga menjadi Ketua MK ke-4 periode 2013 hingga 2015.

“Yah tahulah, mengenai sosok Pak Hamdan, tentu untuk biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit,” ujar Hery di Kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Adapun gugatan tersebut, tambah Hery akan didaftarkan oleh pihaknya, secepatnya sebelum libur tahun baru 2020.

Hingga saat ini, jelas Hery organisasinya tengah mengumpulkan sejumlah bukti untuk dibawa kepada MA sebagai bahan pertimbangan. Dia berharap agar permohonannya itu dikabulkan karena keberadaan Perda Nomor 2 tahun 2018 tentang Perpasaran dianggap memberatkan pengusaha mal.

Aturan itu, menyebutkan pengusaha mal wajib mengakomodir pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ke dalam mal sebesar 20 persen.

“Bagaimana kami mau merangkul mereka, toh yang berjualan di mal kami juga pelaku UMKM. Justru kalau kami sediakan, bakal memicu kecemburuan sosial bagi pelaku UMKM yang menyewa atau membeli tempat usaha,” terang Hery.

Wakil Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja mengatakan, pihaknya meminta Mahkamah Agung (MA) untuk mengkaji kembali aturan itu karena dianggap memberatkan para pengusaha mal. Lewat aturan itu, Pemprov DKI Jakarta meminta mal untuk tempat sebesar 20 persen untuk pelaku UMKM dari tempat yang disediakan.

“Perda ini sulit dilaksanakan khususnya untuk ketentuan yang harus mewajibkan pusat perbelanjaan memberikan lahan 20 persen dari luas efektifnya tempat usaha kepada UMKM,” ungkap Alphonzus.

Berdasarkan perda itu, lanjut dia pusat perbelanjaan dibagi menjadi tiga bagian. Pertama pusat perbelanjaan yang dikelola sendiri, kedua pusat perbelanjaan yang sifatnya sewa dan pusat perbelanjaan strata title.

“Nah kalau yang strata title ini mustahil bisa diterapkan, karena lokasi tempat perbelanjaan seperti ini cenderung 100 persen sudah dijual. Jadinya tidak ada lagi area 20 persen yang bisa dibagikan, lalu 20 persen diambil dari mana?,” tanya Alphonzus.

Dia lalu mencontohkan pusat perbelanjaan di Thamrin City, Jakarta Pusat. Seluruh pedagang di sana adalah pelaku UMKM dan sudah menjadi hak milik, bahkan ukuran kiosnya cenderung kecil sehingga sulit diambil sebesar 20 persen untuk kebutuhan pelaku UMKM lain.

“Di sana itu kiosnya kecil hanya 9 hingga 12 meter persegi, yah artinya mau diambil 20 persen bagaimana?,” ucapnya.

Di Jakarta sendiri, tambah dia ada dua kategori pertama mal mewah yang diisi oleh pelaku usaha ternama, dan kedua mal menengah ke bawah yang diisi oleh pelaku UMKM. Untuk di DKI Jakarta terdapat 82 anggota APPBI dari kalangan mal yang mayoritas diisi oleh pelaku UMKM.

“Pelaku usaha yang kelas atas tidak lebih 10 persen dari 82 mal itu, misalnya Plaza Senayan, Grand Indonesia. Justru kalau ini diterapkan bisa terjadi ketidak adilan, karena pelaku UMKM yang selama ini berusaha di sana tiba-tiba ada pelaku usaha lain datang dengan secara gratis,” jelasnya.

Dia menilai, perda ini justru bisa menimbulkan efek domino. Pengelola mal akan menaikan tarif operasional dan sewa kepada tenant yang ada di sana agar usahanya tidak rugi.

Dampaknya, pelaku usaha di sana juga menaikan harga barangnya kepada pelanggan, artinya yang dirugikan juga masyarakat sendiri.

“Pusat perbelanjaan akan membagi beban itu kepada tenant yang 80 persen bayar, nah padahal mayoritas 80 persen itu adalah UMKM juga. Kalau ini diterapkan bagaimana dengan perpajakan dan operasional. Misalnya pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan biaya listrik, ini kami semua bayar loh dan nggak bisa dipisahin untuk yang 20 persen itu,” lanjutnya.

Editor: Efrie Christianto

sumber: galamedianews.com

APPBI Tunjuk Mantan Ketua MK untuk Ajukan Judical Review Perda No 2/2018 DKI

indopos.co.id – Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menunjuk mantan Ketua Mahkamah Konstitusional (MK) Hamdan Zoelva untuk mengajukan gugatan judicial review (JR) atas Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2018 tentang Perpasaran kepada lembaga Mahkamah Agung (MA).

Ketua Bidang Hukum dan Advokasi APPBI Hery Sulistyono mengatakan, organisasinya sengaja menggandeng Hamdan Zoelva karena dianggap memiliki segudang prestasi selama menjadi praktisi hukum, hingga menjadi Ketua MK ke-4 periode 2013 hingga 2015.

“Yah tahulah, mengenai sosok Pak Hamdan, tentu untuk biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit. Adapun gugatan tersebut, akan didaftarkan secepatnya sebelum libur tahun baru 2020,” ujar Hery di Kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Hingga saat ini, jelas Hery organisasinya tengah mengumpulkan sejumlah bukti untuk dibawa kepada MA sebagai bahan pertimbangan. Dia berharap agar permohonannya itu dikabulkan karena keberadaan Perda Nomor 2 tahun 2018 tentang Perpasaran dianggap memberatkan pengusaha mal.

Aturan itu, menyebutkan pengusaha mal wajib mengakomodir pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ke dalam mal sebesar 20 persen. “Bagaimana kami mau merangkul mereka, toh yang berjualan di mal kami juga pelaku UMKM,” terangnya.

Justru kalau disediakan, nilai Hery, bakal memicu kecemburuan sosial bagi pelaku UMKM yang menyewa atau membeli tempat usaha.

Wakil Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja mengatakan, pihaknya meminta MA untuk mengkaji kembali aturan itu karena dianggap memberatkan para pengusaha mal. Lewat aturan itu, Pemprov DKI Jakarta meminta mal untuk tempat sebesar 20 persen untuk pelaku UMKM dari tempat yang disediakan.

“Perda ini sulit dilaksanakan khususnya untuk ketentuan yang harus mewajibkan pusat perbelanjaan memberikan lahan 20 persen dari luas efektifnya tempat usaha kepada UMKM,” ungkap Alphonzus.

Berdasarkan perda itu, lanjut dia pusat perbelanjaan dibagi menjadi tiga bagian. Pertama pusat perbelanjaan yang dikelola sendiri, kedua pusat perbelanjaan yang sifatnya sewa dan pusat perbelanjaan strata title.

“Nah kalau yang strata title ini mustahil bisa diterapkan, karena lokasi tempat perbelanjaan seperti ini cenderung 100 persen sudah dijual. Jadinya tidak ada lagi area 20 persen yang bisa dibagikan, lalu 20 persen diambil dari mana?,” tanya Alphonzus.

Dia lalu mencontohkan pusat perbelanjaan di Thamrin City, Jakarta Pusat. Seluruh pedagang di sana adalah pelaku UMKM dan sudah menjadi hak milik bahkan ukuran kiosnya cenderung kecil sehingga sulit diambil sebesar 20 persen untuk kebutuhan pelaku UMKM lain.

“Di sana itu kiosnya kecil hanya 9 hingga 12 meter persegi, yah artinya mau diambil 20 persen bagaimana? Di Jakarta sendiri, ada dua kategori pertama mal mewah yang diisi oleh pelaku usaha ternama, dan kedua mal menengah ke bawah yang diisi oleh pelaku UMKM,” urainya.

Untuk di DKI Jakarta, rinci dia, terdapat 82 anggota APPBI dari kalangan mal yang mayoritas diisi oleh pelaku UMKM. “Pelaku usaha yang kelas atas tidak lebih 10 persen dari 82 mal itu, misalnya Plaza Senayan, Grand Indonesia,” ucapnya.

Justru kalau ini diterapkan, nilai dia lagi, bisa terjadi ketidak adilan. “Karena pelaku UMKM yang selama ini berusaha di sana tiba-tiba ada pelaku usaha lain datang dengan secara gratis,” jelasnya.

Dia menilai, perda ini justru bisa menimbulkan efek domino. Pengelola mal akan menaikan tarif operasional dan sewa kepada tenant yang ada di sana agar usahanya tidak rugi.

Dampaknya, pelaku usaha di sana juga menaikan harga barangnya kepada pelanggan, artinya yang dirugikan juga masyarakat sendiri. “Pusat perbelanjaan akan membagi beban itu kepada tenant yang 80 persen bayar, nah padahal mayoritas 80 persen itu adalah UMKM juga,” katanya.

Kalau ini diterapkan, lanjut dia, bagaimana dengan perpajakan dan operasional. “Misalnya pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan,red) dan biaya listrik, ini kami semua bayar loh dan nggak bisa dipisahin untuk yang 20 persen itu,” tutupnya. (ant)

sumber: indopos.co.id

Hamdan Zoelva ditunjuk APPBI ajukan Judicial Review Perda 2/2018 DKI

Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) manggandeng mantan Ketua Mahkamah Konstitusional (MK) Hamdan Zoelva untuk mengajukan gugatan judicial review atas Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2018 tentang Perpasaran kepada lembaga Mahkamah Agung (MA).

Ketua Bidang Hukum dan Advokasi APPBI, Hery Sulistyono mengatakan organisasinya sengaja menggandeng Hamdan Zoelva karena dianggap memiliki segudang prestasi selama menjadi praktisi hukum, hingga menjadi Ketua MK ke-4 periode 2013 hingga 2015.

“Yah tahulah, mengenai sosok Pak Hamdan, tentu untuk biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit,” ujar Hery di Kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat.

Adapun gugatan tersebut, tambah Hery akan didaftarkan oleh pihaknya, secepatnya sebelum libur tahun baru 2020.

Hingga saat ini, jelas Hery organisasinya tengah mengumpulkan sejumlah bukti untuk dibawa kepada MA sebagai bahan pertimbangan. Dia berharap agar permohonannya itu dikabulkan karena keberadaan Perda Nomor 2 tahun 2018 tentang Perpasaran dianggap memberatkan pengusaha mal.

Aturan itu, menyebutkan pengusaha mal wajib mengakomodir pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ke dalam mal sebesar 20 persen.

“Bagaimana kami mau merangkul mereka, toh yang berjualan di mal kami juga pelaku UMKM. Justru kalau kami sediakan, bakal memicu kecemburuan sosial bagi pelaku UMKM yang menyewa atau membeli tempat usaha,” terang Hery.

Wakil Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja mengatakan, pihaknya meminta Mahkamah Agung (MA) untuk mengkaji kembali aturan itu karena dianggap memberatkan para pengusaha mal. Lewat aturan itu, Pemprov DKI Jakarta meminta mal untuk tempat sebesar 20 persen untuk pelaku UMKM dari tempat yang disediakan.

“Perda ini sulit dilaksanakan khususnya untuk ketentuan yang harus mewajibkan pusat perbelanjaan memberikan lahan 20 persen dari luas efektifnya tempat usaha kepada UMKM,” ungkap Alphonzus.

Berdasarkan perda itu, lanjut dia pusat perbelanjaan dibagi menjadi tiga bagian. Pertama pusat perbelanjaan yang dikelola sendiri, kedua pusat perbelanjaan yang sifatnya sewa dan pusat perbelanjaan strata title.

“Nah kalau yang strata title ini mustahil bisa diterapkan, karena lokasi tempat perbelanjaan seperti ini cenderung 100 persen sudah dijual. Jadinya tidak ada lagi area 20 persen yang bisa dibagikan, lalu 20 persen diambil dari mana?,” tanya Alphonzus.

Dia lalu mencontohkan pusat perbelanjaan di Thamrin City, Jakarta Pusat. Seluruh pedagang di sana adalah pelaku UMKM dan sudah menjadi hak milik, bahkan ukuran kiosnya cenderung kecil sehingga sulit diambil sebesar 20 persen untuk kebutuhan pelaku UMKM lain.

“Di sana itu kiosnya kecil hanya 9 hingga 12 meter persegi, yah artinya mau diambil 20 persen bagaimana?,” ucapnya.

Di Jakarta sendiri, tambah dia ada dua kategori pertama mal mewah yang diisi oleh pelaku usaha ternama, dan kedua mal menengah ke bawah yang diisi oleh pelaku UMKM. Untuk di DKI Jakarta terdapat 82 anggota APPBI dari kalangan mal yang mayoritas diisi oleh pelaku UMKM.

“Pelaku usaha yang kelas atas tidak lebih 10 persen dari 82 mal itu, misalnya Plaza Senayan, Grand Indonesia. Justru kalau ini diterapkan bisa terjadi ketidak adilan, karena pelaku UMKM yang selama ini berusaha di sana tiba-tiba ada pelaku usaha lain datang dengan secara gratis,” jelasnya.

Dia menilai, perda ini justru bisa menimbulkan efek domino. Pengelola mal akan menaikan tarif operasional dan sewa kepada tenant yang ada di sana agar usahanya tidak rugi.

Dampaknya, pelaku usaha di sana juga menaikan harga barangnya kepada pelanggan, artinya yang dirugikan juga masyarakat sendiri.

“Pusat perbelanjaan akan membagi beban itu kepada tenant yang 80 persen bayar, nah padahal mayoritas 80 persen itu adalah UMKM juga. Kalau ini diterapkan bagaimana dengan perpajakan dan operasional. Misalnya pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan biaya listrik, ini kami semua bayar loh dan nggak bisa dipisahin untuk yang 20 persen itu,” lanjutnya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2019

sumber: antaranews.com

MN KAHMI adakan diskusi Pertahanan Keamanan

Jakarta, JNN.co.id – Majelis Nasional KAHMI diskusi publik dengan tema Media Modern Antara Nilai Strategi Ancaman Pertahanan dan Keamanan Negara Yang diselenggarakan pada Jum’at, (13/12/2019) di Jalan Turi 1 Kebayoran Baru Jakarta-Selatan.

Turut hadir sebagai Pembicara Presidium Majelis Nasional KAHMI Hamdan Zoelfa, Sidra Tahta(Akademisi), dan Syafril Nasution.

Pada diskusi tersebut lebih memberatkan seberapa berbahaya Media digital untuk pertahanan dan keamanan negara, Menurut Presidium KAHMI Hamdan Zoelva mengatakan ” Kecanggihan Media Sosial susah sampai kamar tidur kita, dengan berbagai aplikasi mereka sudah tau dimana letak dan isi rumah kita, hal ini menimbulkan kerisauan yang mendalam untuk pertahanan dan keamanan negara Indonesia”, tuturnya

Menurut Sidra Tahta” selalu ada dua dampak dari pesatnya perkembangan teknologi modern saat ini khususnya dunia digitalisasi, Kementrian Pertahanan juga perlu mengantisipasi apabila ada serangan Cyber dari pihak dalam dan luar yang ingin mengganggu pertahanan Indonesia.

Pada diskusi kali ini di pandu Aci panggilan akrab beliau yang juga mantan ketua cabang depok, menurutnya “diskusi saat ini merupakan pencerdasan akan isu aktual kekinian yang harus selalu anak muda pahami”.

Salah satu audiensi Sofyan Ahmad menanyakan Apakah Kuantitas tentara RI dan Atlusista yang dimiliki saat ini sudah cukup mengingat jumlah penduduk Indonesia menempati posisi ke 4 terbanyak di Dunia, sementara jika dibandingkan dengan koreat utara tentara aktif yang siap perang berjumlah 2,5 juta orang belum lagi tentara cadangan.

Sementara Indonesia tentara aktif hanya 400 ribu orang, dengan total penduduk kurang lebih 300 juta orang dan ini sangat kurang jika dilihat dari segi kuantitas.

Menurut salah Syafril Nasution pengamat Pertahanan dan Keamanan Nasional mengatakan harusnya ” jumlah tentara aktif adalah 1 % dari total jumlah penduduk, untuk menambah biaya pasukan Indonesia harus lebih banyak menyiapkan anggaran untuk hal tersebut.” Jadi kekurangan dana penyebab utama faktor kurang nya jumlah tentara dan kurangnya jumlah atlusista baik darat, laut dan udara .

Sempat dibahas mengenai Suriah, dan Indonesia ingin disuriahan seperti negeri timur tengah lain, tapi hal ini jangan sampai terjadi, menurut Sidra Tahta motifnya saling adu domba di sosmed sehingga terjadi gesekan dan kemudia perang.

Tapi alhamdulillah hingga detik ini jangan sampai di repeblik ini ada konflik dikarenakan ada perbedaan pandangan tentang agama dan mengabaikan nilai nilai toleransi yang terkandung dalam Pancasila.(Tim)

sumber: jnn.co.id